Langara, Umbaran.Id – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 pada Paripurna yang digelar di aula DPRD Konkep, Kamis (27/11/2025).
Ranperda itu diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Konkep, Muhamad Farid kepada Ketua DPRD Konkep, Ishak yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Konkep, Sahidin dan Wakil Ketua II, Abdul Halim.
Usai penyerahan, DPRD Konkep melanjutkan paripurna dengan agenda membacakan pandangan umum fraksi sekaligus mendengarkan jawaban Pemerintah Daerah tentang saran dan masukan para legislator asal Pulau Wawonii itu.
Juru bicara Fraksi Demokrat, Laskar Bili menyampaikan pandangan bahwa kondisi fiskal daerah yang turun akibat penyesuaian dana transfer pemerintah pusat, sangat memerlukan komitmen semangat membangun dan strategi yang tepat antara legislatif dan eksekutif untuk kemajuan daerah.
Karena itu, fraksi Demokrat mendorong agar pemerintah daerah lebih efisien dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru, serta menata prioritas belanja publik agar program pembangunan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
“Fraksi Demokrat sangat berharap agar pengelola keuangan daerah harus benar-benar menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel yang berorientasi pada kepentingan rakyat sekaligus memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan,” pintanya memberikan pandangan.
Hal senada diungkapkan juru bicara Fraksi Asmpogau, Wahyu Rizkiana,S.Pt. ia berpandangan, di tengah keterbatasan sumber daya dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, pemerintah daerah kini diperhadapkan dengan efisiensi anggaran. Olehnya itu, pemerintah daerah dituntut agar dapat mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Efisiensi bukan berarti memangkas anggaran secara menyeluruh melainkan menempatkan setiap alokasi anggaran pada prioritas yang tepat dengan hasil yang terukur dan manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” sarannya.
Karena itu katanya, kondisi efisiensi saat ini membutuhkan komitmen kuat terhadap tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan berbasis kinerja, olehnya itu ia berharap Pemerintah daerah mampu mewujudkan efisiensi anggaran bukan hanya sebagai prinsip penghematan tetapi sebagai pondasi utama dalam membangun layanan publik yang berkualitas inklusif dan berkelanjutan.
“Semoga upaya tersebut menjadi langkah nyata dalam mendorong percepatan pembangunan daerah yang berpihak kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Konawe Kepulauan,” harapnya.
Ditempat yang sama, juru bicara Fraksi Asampelaro, Asbul Bachri menyampaikan, ditengah gempuran efisiensi anggaran, sangat diharapkan segala pembiayaan dapat memperhatikan kondisi objektif dalam mengakomodir kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kata dia, pihaknya paham betul akan situasi yang dihadapi oleh Pemda Konkep, mulai dari penyusunan APBD yang mengalami penurunan usai pemotongan dana tranfer. Meski demikian ia berharap, pemerintah lebih cermat dalam menyusun program kegiatan yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami berharap bahwa di masa efisiensi ini kita lebih meningkatkan target pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar menyusun APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan,” tandasnya.
Menanggapi pandangan umum dari tiga fraksi tersebut, Wakil Bupati Konkep, Muhamad Farid, sangat mengapreasi atas masukan dan saran dari masing-masing fraksi. Kata ia, saran dan masukan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap capaian kinerja pembangunan maupun kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Konkep yang makmur dan sejahtera
“Kami terus berupaya meningkatkan optimalisasi belanja daerah berdasarkan money follow program dengan pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi Wawonii Emas Berkelanjutan,” pungkasnya. (Eki)
