Langara, Umbaran.id – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui percepatan transformasi digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan assessment kesiapan transformasi digital, hasil kerja sama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep, Selasa (3/3/2026).
Program pendampingan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat mendorong peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama di daerah dengan kategori indeks SPBE yang masih rendah.
Bupati Konkep Rifqi Saifullah Razak yang diwakili oleh Muhamad Farid. Dalam sambutannya, Farid menyampaikan terima kasih serta apresiasi atas dipilihnya Konkep sebagai lokus pendampingan transformasi digital oleh Komdigi.
“Daerah kami baru berusia 12 tahun, namun menjadi perhatian pemerintah pusat. Tentu ini membuat kami bangga dan terharu. Kami berharap kerja sama seperti ini dapat berlangsung berkelanjutan,” ujarnya.
Farid juga mengaku bahwa penerapan SPBE di Konkep masih tergolong rendah. Pendampingan dari Komdigi dan UGM dinilai sebagai pendekatan terbaik untuk memperbaiki tata kelola digital pemerintahan, sekaligus menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai SPBE daerah.
Ia menekankan agar seluruh pimpinan OPD, kepala bagian, serta unit kerja terkait mengikuti kegiatan asesmen dengan sungguh-sungguh. Penyajian data yang valid dan lengkap disebut menjadi kunci keberhasilan pendampingan.
“Salah satu faktor penting keberhasilan pendampingan ini adalah kelengkapan data yang Bapak dan Ibu sampaikan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Assessment Pendampingan Transformasi Digital, Dr. Supia Yuliana, dalam paparannya menjelaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kata ia, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya percepatan SPBE. Namun, hasil kajian Komdigi dan UGM pada tahun sebelumnya menunjukkan masih terdapat kesenjangan signifikan antara pusat dan daerah, terutama antara Pulau Jawa dan wilayah luar Jawa termasuk Sulawesi.
“Pendampingan ini menjadi salah satu upaya mendorong akselerasi agar daerah dapat memperbaiki nilai SPBE,” jelasnya.
Kata dosen Fisip UGM itu, asesmen akan menggali berbagai persoalan mendasar yang menjadi penghambat transformasi digital daerah. Hasil asesmen kemudian akan dituangkan ke dalam rekomendasi yang bisa langsung digunakan oleh pemerintah daerah.
“Implementasi SPBE juga bergantung pada bagaimana orientasi pemimpin dalam mendukung transformasi digital. Ada keputusan-keputusan strategis yang harus diambil agar indeks SPBE dapat meningkat,” tandasnya. (Eki)
