Langara, Umbaran.id – Persoalan cepat habisnya kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak Langara terus dipolemikkan, Anggota DPRD dan Pemkab Konkep sudah berulangkali memberikan peringatan, hingga melayangkan surat kepada Kepala Pertamina Rayon 7 Kendari, namun persoalan itu belum mampu menjawab solusi kelangkaan BBM di Konkep.
Langkanya, BBM berjenis pertalite memicu tingginya harga pada penjual eceran hingga tembus 25.000 perbotol membuat anggota DPRD Konkep, Laskar Bili naik pitam. Bahkan ia keheranan, kenapa kuota yang 40.000 liter bisa habis dalam empat hari!
“Kuota yang cepat habis ini harus menjadi perhatian. Kami melihat ada mobil yang mengantre berkali-kali dan kemudian BBM tersebut dijual kembali secara eceran,” jelasnya saat dikonfirmasi, Rabu (30/9/2026).
Karena itu, kata Ketua Bappem Perda DPRD Konkep tersebut, perlu dilakukan penelusuran agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar sesuai peruntukannya dan dapat dinikmati masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Kami meminta Aparat Penegak Hukum bersama pemerintah daerah turun melihat persoalan ini. Kalau memang ada dugaan monopoli atau penyimpangan dalam distribusinya, harus ditelusuri dan ditindak sesuai ketentuan,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) bersama Pemkab, DPRD dan Polres Konkep untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi, khususnya di dua SPBU di Pulau Wawonii, di Langara dan di Roko-roko.
“Harus ada pengawasan ketat terhadap kendaraan yang mengisi BBM di SPBU agar penyalurannya sesuai dengan ketentuan,” pintanya.
Politisi Partai Demokrat itu meminta agar persoalan cepat habisnya kuota BBM di semua SPBU di Konkep tidak hanya dilihat dari sisi jumlah kuota, tetapi juga dari mekanisme penyaluran dan pengguna akhir BBM tersebut.
Kata ia, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak CV Yudafia Energi Pratama selaku pengelola SPBU Kompak beberapa bulan lalu, mereka memberikan penjelasan bahwa dalam perharinya, penyaluran BBM 10.000 ribu liter per hari.
Tapi kata Laskar, ini bukan soal jumlah pendistribusiannya, tapi di mana sasaran pendistribusian per harinya, dan kepada siapa? itu yang perlu dievaluasi.
Karena menurutnya, jika pendistribusian 10.000 liter per hari, dengan kuota sebulan 80.000 liter berarti efektifnya SPBU hanya bisa melayani delapan hari saja. Jadi, ada kekosongan 22 hari jika dihitung sebulan.
Makanya sambungnya, DPRD Konkep secara kelembagaan bersurat ke Kepala Pertamina Rayon 7 Kendari untuk mengusulkan penambahan kuota ke BPH Migas.
“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM, sementara ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari BBM bersubsidi ini,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Konkep Rifqi Saifullah Razak bersama Kapolres Konkep, AKBP Ahmad Mega Rahmawan terpantau mengecek pendistribusian BBM berjenis pertalite di SPBU Kompak Langara, Rabu (30/9/2026). (Eki)
